Selama kurang lebih 12 tahun terakhir, China melakukan reklamasi laut secara intensif di kawasan Laut China Selatan. Melalui penimbunan pasir dan pengerukan sedimen dasar laut, wilayah yang sebelumnya hanya berupa terumbu karang dangkal kini berubah menjadi pulau buatan berskala besar. Pulau-pulau tersebut tidak hanya mengubah bentang alam laut, tetapi juga membawa dampak luas bagi keamanan kawasan, lingkungan, dan kepentingan ekonomi global.
Sebelum proyek reklamasi dimulai, sebagian besar titik yang kini menjadi pulau hanyalah karang cincin dan gosong pasir kecil. Saat air laut pasang, area ini hampir sepenuhnya tertutup air dan tidak memiliki daratan keras. Tidak ada bangunan permanen, tidak ada infrastruktur, dan tidak ada aktivitas manusia jangka panjang. Kondisi tersebut mulai berubah sejak awal dekade 2010-an, ketika aktivitas kapal keruk China meningkat dan terekam jelas melalui citra satelit.
Periode pembangunan paling masif terjadi antara 2013 hingga 2016. Dalam kurun waktu itu, China menciptakan lebih dari 1.200 hektar daratan baru. Luas tersebut setara dengan ribuan lapangan sepak bola. Skala ini menjadikan proyek tersebut sebagai salah satu reklamasi laut terbesar dan tercepat yang pernah dilakukan oleh satu negara. Sebagian besar pulau buatan dibangun di kawasan Kepulauan Spratly, wilayah yang selama puluhan tahun menjadi objek sengketa klaim antara China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya.
Proses reklamasi dilakukan menggunakan teknologi pengerukan modern. Kapal keruk berukuran besar menyedot pasir dan sedimen dari dasar laut, lalu memompanya ke atas terumbu karang. Penimbunan dilakukan secara bertahap hingga membentuk daratan yang cukup tinggi dan relatif stabil. Setelah itu, alat berat digunakan untuk meratakan dan memadatkan permukaan pasir agar mampu menopang bangunan permanen.
Untuk melindungi daratan baru dari abrasi dan gelombang laut, struktur penahan berupa batu dan beton dibangun mengelilingi pulau. Setelah fondasi dasar dinilai cukup kuat, pembangunan infrastruktur pun dimulai. Dari berbagai citra satelit yang beredar, terlihat adanya landasan pacu panjang, jaringan jalan, dermaga, serta bangunan besar. Selain fasilitas sipil seperti mercusuar dan stasiun cuaca, juga tampak instalasi radar dan bangunan pendukung lainnya.
Pemerintah China menyatakan bahwa pembangunan pulau buatan tersebut bertujuan untuk kepentingan sipil. Beijing menyebut fasilitas itu digunakan untuk keselamatan navigasi, pemantauan cuaca, penelitian kelautan, serta layanan pencarian dan penyelamatan di laut. Namun, sejumlah pengamat internasional menilai bahwa skala dan jenis infrastruktur yang dibangun menunjukkan fungsi ganda. Keberadaan landasan pacu dan sistem pengawasan dinilai memiliki nilai strategis yang tinggi.
Keberadaan pulau buatan ini membawa dampak langsung terhadap dinamika keamanan kawasan. Dengan adanya daratan permanen di tengah laut, China memiliki titik pengawasan yang lebih dekat ke jalur pelayaran utama. Negara-negara di sekitar Laut China Selatan memandang pembangunan ini sebagai perubahan besar terhadap kondisi sebelumnya. Aktivitas kapal penjaga pantai dan militer di kawasan tersebut dilaporkan meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya ketegangan di wilayah sengketa.
Dari sisi ekonomi global, Laut China Selatan memiliki peran yang sangat penting. Sekitar sepertiga perdagangan dunia melintasi perairan ini setiap tahun. Jalur tersebut menghubungkan pusat-pusat produksi di Asia Timur dengan pasar di Timur Tengah dan Eropa. Selain itu, kawasan ini diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas yang besar, meskipun besaran pastinya masih menjadi perdebatan di kalangan ahli. Dengan adanya pulau buatan, China memiliki posisi yang lebih kuat untuk memantau jalur logistik dan kepentingan energinya.
Namun, proyek reklamasi ini juga menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Proses pengerukan dan penimbunan pasir menyebabkan kerusakan terumbu karang dalam skala luas. Sedimen yang terangkat dari dasar laut menutupi karang hidup dan mengganggu ekosistem laut. Habitat ikan dan berbagai biota laut lainnya ikut terdampak. Para peneliti lingkungan menilai kerusakan ini bersifat jangka panjang dan sulit dipulihkan, karena terumbu karang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh kembali.
Dampak tersebut juga dirasakan oleh nelayan lokal di negara-negara sekitar. Wilayah penangkapan ikan yang sebelumnya dapat diakses bebas kini menjadi zona terbatas atau berada di bawah pengawasan ketat. Nelayan harus melaut lebih jauh untuk mencari ikan, yang berarti peningkatan biaya operasional dan risiko keselamatan. Kondisi ini memicu keluhan dari masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut.
Dalam konteks hukum internasional, reklamasi pulau buatan memicu perdebatan panjang. Berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, pulau buatan tidak memiliki status hukum yang sama dengan pulau alami dan tidak otomatis memberikan hak zona ekonomi eksklusif. Putusan arbitrase internasional pada 2016 juga menyatakan bahwa reklamasi tidak mengubah status hukum wilayah laut. China menolak putusan tersebut dan tetap mempertahankan klaimnya.
Reklamasi selama 12 tahun ini menunjukkan bagaimana teknologi dan sumber daya dapat mengubah wajah laut secara drastis. Jutaan ton pasir yang dipindahkan telah menciptakan daratan baru sekaligus realitas geopolitik baru. Laut China Selatan kini tidak hanya menjadi jalur perdagangan penting, tetapi juga contoh nyata bagaimana pembangunan manusia di laut membawa dampak besar yang akan dirasakan dalam jangka panjang oleh kawasan dan dunia.